Putusan PN Jakarta Pusat Bukan Meminta KPU Menunda Pemilu 2024

JAKARTA – Putusan PN Jakarta Pusat itu berpotensi untuk ”digoreng” secara politik dan mempertajam perbedaan pandangan dalam masyarakat. Padahal, pengurus Prima mengajukan gugatan perdata itu bukan untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024, melainkan memperjuangkan hak keperdataannya untuk ikut sebagai peserta pemilu. “Tidak mengatakan menunda pemilu ya, tidak, cuma itu bunyi putusannya seperti itu, “menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024″. Ya itu amar putusannya itu,” kata Zulkifli Atjo saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2023). Baca Juga: Yusril: Putusan PN Jakarta Pusat Perintahkan Tunda Pemilu Keliru Zulkifli menegaskan bahwa gugatan yang diajukan Partai Prima belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Oleh sebab itu, KPU sebagai pihak tergugat dapat melakukan upaya hukum banding jika tidak sependapat dengan putusan tersebut. “Jadi upayanya itu ada banding, ada kasasi, ini bukan sengketa partai politik ya. Ini adalah sengketa gugatan melawan hukum,” kata Zulkifli. “Saya dengar (dari media) dalam putusan ini KPU sudah menyatakan banding. Tentu kita akan tunggu putusannya apakah Pengadilan Tinggi DKI sependapat dengan PN Jakarta Pusat kita tunggu lagi,” ucapnya. Lebih lanjut, Zulkifli enggan mengomentari putusan yang telah diketuk majelis hakim tersebut benar atau tidak. Apalagi, sebagai hakim ia dilarang mengomentari sebuah perkara. Juru Bicara PN Jakarta Pusat ini hanya menjelaskan bahwa Partai Prima telah mengajukan gugatan itu terkait tahapan verifikasi pemilu. “Jadi saya sebagai itu tidak punya area untuk menjelaskan itu. Saya hanya menjelaskan amar putusan yang ada di depan saya yang telah terverifikasi kepada majelisnya,” kata Zulkifli. “Jadi intinya Prima mengajukan gugatan karena merasa dirugikan tentang verifikasi itu. Jadi barang kali setelah tidak terverifikasinya Partai Prima mengakibatkan dia tidak bisa ikut pemilu, itu lah latarbelakangnya dia mengajukan gugatan,” jelasnya KPU memutuskan Prima tidak lolos dalam proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Hal ini sesuai putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, yang menyatakan Prima adalah parpol yang dirugikan dalam proses verifikasi administrasi oleh tergugat. KPU pun harus membayar ganti rugi senilai Rp 500 juta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentu saja berwenang menangani perkara perdata. Hukum perdata adalah sejumlah aturan yang mengatur hubungan subyek hukum: orang atau badan hukum dengan subyek hukum lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subyek hukum itu. Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat itu harus dibaca hanya berlaku bagi Prima dan KPU, serta tidak berlaku bagi peserta pemilu lain dan masyarakat. KPU dan Prima saja. Memang putusan itu membingungkan masyarakat dan berpotensi tidak bisa dijalankan. Mekanisme banding bisa dipakai untuk menguji putusan itu, atau dilakukan uji publik. (*)  
http://dlvr.it/SkH50B

10 Tuntutan Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR

JAKARTA – Aliansi buruh hingga mahasiswa menggelar aksi tolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023). Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, menyoroti alasan Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker. “Presiden beralasan terdapat kegentingan memaksa akibat geopolitik dan ketidakpastian hukum bagi investor sebagai dasar pengesahan Perppu Cipta Kerja, bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Padahal pada waktu bersamaan Presiden dan sejumlah Menteri, menyatakan pertumbuhan perekonomian meningkat secara signifikan pasca pandemi Covid-19,” kata dia. Untuk menegakkan kembali konstitusi dan demokrasi serta keselamatan rakyat Indonesia, Komite Aksi Bersama mendesak 10 poin tuntutan. 1. Presiden RI segera mencabut Perpu Cipta Kerja. 2. DPR RI Menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden. 3. Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap Konstitusi. 4. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. 5. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak. 6. Hentikan liberalisasi agraria, pangan dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sejati sebagai basis pembangunan nasional. 7. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang. 8. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor. 9. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja Non-PNS (Penyuluh KB, Guru Honorer, Pekerja Perikanan dan Kelautan), pengemudi ojek online, dll. 10. Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat). Sementara itu, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, memperkirakan ada 15 ribu demonstran yang mengikuti unjuk rasa ini. Sunarno menjelaskan tuntutan utama dalam demo kali ini agar Perppu Ciptaker dicabut. Mereka meminta agar DPR RI mencabut Perppu Ciptaker. Alasannya, karena secara substansinya masih sama dengan Omnibus Law Ciptaker. Sunarno menambahkan Perppu Ciptaker akan berdampak pada kaum buruh, petani, mahasiwa, dan tenaga medis. “Dan juga di sektor lingkungan hidup, jadi tidak hanya di klaster ketenagakerjaan yang kita tolak, tapi semua sebenarnya,” tutur dia.
http://dlvr.it/Sk7Jqk

Gempa Terkini: 41 KM Tenggara Sigi Sulawesi Tengah

SIGI – Gempa pertama sebesar 5.5 SR tercatat BMKG pada 27/02/2023 pukul 08:26:02 WIB. Kemudian disusul Mag:2.4, 27-Feb-2023 09:56:52WIB, Lok:1.68LS, 120.07BT (38 km Tenggara SIGI-SULTENG), Kedlmn:10 Km. Masih ada gempa susulan Mag:2.8, 27-Feb-2023 11:25:30WIB, Lok:1.57LS, 120.18BT (38 km Tenggara SIGI-SULTENG), Kedlmn:10 Km. Lalu Mag:4.3, 27-Feb-2023 11:33:17WIB, Lok:1.55LS, 120.22BT (41 km Tenggara SIGI-SULTENG), Kedlmn:10 Km Gempa terakhir yang tercatat berada di lokasi yang sama Mag:4.3, 27-Feb-2023 11:33:17WIB, Lok:1.55LS, 120.22BT (41 km Tenggara SIGI-SULTENG), Kedlmn:10 Km Belajar dari Gempa Turki, BMKG Menyiapkan Langkah Mitigasi untuk Indonesia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Lesson Learned from Turkey Earthquake for Mitigation Preparedness of the Next Potential Destructive Earthquake in Indonesia”. Acara tersebut dihadiri oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, kalangan akademisi dan Lembaga peneliti diantaranya USGS, Japan Meteorological Agency (JMA) dan Japan International Coorperation Agency (JICA). Adapun narasumber FGD tersebut adalah dari Universitas Hokaido Jepang, USGS, Universitas Stanford, ITB, BRIN dan BMKG. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa gempa dahsyat di Turki dan Suriah dengan magnitudo 7.8, 6.7, 7.5, serta 6.8 baru-baru ini memberikan peringatan bagi Indonesia. Menurut BMKG, Indonesia memiliki potensi gempa dahsyat yang sama dengan Turki. Secara geologis Turki cukup rumit sehingga mendorong terjadinya berbagai peristiwa gempa bumi. Kerjasama untuk kolaborasi penelitian, pemahaman, dan penerapan hasil peningkatan pengetahuan diperlukan untuk menghindari dampak bencana gempa tersebut. “Gempa Turki menjadi pengingat bagi kita yang ada di Indonesia, yang juga merupakan wilayah yang rawan terhadap gempa yang dipicu sesar aktif terlebih gempa yang bersifat merusak akibat pusat gempa berada di permukaan yang dangkal,” jelas Dwikorita Kajian yang komprehensif mengenai zona sesar geser di Indonesia meliputi Sesar Besar Sumatera, Sesar Palu Koro, Sesar Matano, Sesar Cimandiri, Sesar Opak, Sesar Gorontalo, Sesar Tarera Aiduna, Sesar Yapen, dan lainnya diperlukan untuk khususnya sesar Gorontalo dan Opak yang terletak di daerah padat penduduk dan memperlukan perhatian lebih karena potensi gempa yang signifikan. Menurut Dwikorita yang menjadi penyebab umum keruntuhan bangunan akibat gempa bumi yaitu desain bangunan yang tidak konsisten, material dan kualitas yang kurang baik, perawatan yang tidak memadai, permintaan seismik terkadang terlalu tinggi karena beberapa faktor tertentu (ketidakteraturan struktural, massa yang tidak perlu), dan lain-lain. Pembaruan berkala peta bahaya seismik memberikan dasar teknis bagi ketentuan desain seismik dalam kode bangunan. Salah satu upaya untuk mitigasi bahaya secara cepat dapat dilakukan dengan memahami potensi bahaya gempa bumi dan risikonya sehingga tidak ada korban jiwa meskipun daerah tersebut memiliki jarak tempuh tertentu.
http://dlvr.it/Sk3W70